INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH

No Perangkat Daerah Sasaran Strategis Indikator Sasaran (IKU) Definisi Operasional / Formulasi Satuan Target Capaian Per Tahun
2025 2026 2027 2028 2029
1 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Mewujudkan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Berkualitas Indeks Sistem Merit Skor hasil pengukuran penerapan Sistem Merit (penyelenggaraan sistem manajemen ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi) yang dijadikan sebagai dasar penetapan predikat Sistem Merit bagi instansi pemerintah dengan predikat dasar, lanjutan, menengah, tinggi dan maju. Sistem Merit dalam manajemen ASN didasarkan pada 5 (lima) prinsip utama, yaitu: kualifikasi, kompetensi, potensi, kinerja, integritas dan moralitas Indeks 0,36 0,4 0,5 0,55 0,63
2 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, budaya masyarakat, dan agama Indeks harmoni Indonesia Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) adalah alat ukur komposit yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk menilai dan memantau tingkat kerukunan, toleransi, serta keharmonisan kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan keberagamaan di berbagai wilayah Indonesia - Ketahanan Ekonomi: Mengukur kestabilan dan kesetaraan akses ekonomi masyarakat dalam wilayah tersebut. - Ketahanan Sosial & Budaya: Menilai sejauh mana interaksi antarwarga, gotong royong, dan pelestarian nilai-nilai lokal berjalan dengan baik. - Keberagamaan (Toleransi): Memetakan tingkat kerukunan umat beragama serta bagaimana masyarakat merespons perbedaan keyakinan dan latar belakang sosial. Indeks 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4
3 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Meningkatnya etika dan budaya politik Persentase pendidikan politik bagi kader partai politik dan masyarakat Ukuran yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mengevaluasi sejauh mana tingkat partisipasi, pemahaman, serta kesadaran masyarakat mengenai hak, kewajiban, etika, dan nilai-nilai demokrasi dalam berbangsa dan bernegara Persen 83 87 91 95 100
4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya kualitas penanggulangan bencana daerah Indeks Ketahanan Daerah Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan ukuran tingkat ketahanan daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah, masyarakat, serta para pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Nilai indeks diperoleh dari hasil penilaian terhadap prioritas dan indikator ketahanan daerah sesuai pedoman BNPB. Skor 0,42 0,54 0,57 0,60 0,63
5 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Kecepatan Respon Penanganan Kebakaran Respon Time Persentase kejadian yang berhasil direspons oleh tim sesuai dengan standar waktu tanggap (response time) yang telah ditetapkan sejak laporan diterima hingga tim tiba di lokasi kejadian % 72 74 77 80 83
6 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah adalah ukuran yang menunjukkan besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah dalam satu periode anggaran. Persen 11,5 11,6 11,7 11,8 11,9
7 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Opini BPK atas Laporan Keuangan Opini yang diberikan oleh BPK-RI kepada Pemerintah Daerah Predikat WTP WTP WTP WTP WTP
8 Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja Pemerintah Daerah Nilai Komponen Perencanaan SAKIP Pemda Pringsewu Nilai Komponen Perencanaan SAKIP Pemda Pringsewu adalah nilai yang menggambarkan kualitas penyelenggaraan perencanaan kinerja Pemerintah Kabupaten Pringsewu berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian PANRB. Penilaian mencakup kualitas dokumen perencanaan kinerja, keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatan, serta keselarasan dan pemanfaatan dokumen perencanaan dalam mendukung pencapaian kinerja pemerintah daerah Nilai 22.45 23.55 24.65 25.75 25.85
9 Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah Meningkatnya Kualitas Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Rekomendasi Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang Selesai Ditindaklanjuti Persentase rekomendasi monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti adalah ukuran yang menggambarkan tingkat efektivitas pelaksanaan fungsi monitoring dan evaluasi melalui jumlah rekomendasi hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah yang telah dilakukan tindak lanjut oleh perangkat daerah terkait Persen 97.75 97.76 97.77 97.78 97.79
10 Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Inovatif Indeks Inovasi Daerah (IID) Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah indeks atau skor yang digunakan untuk mengukur keberhasilam inovasi yang dilaksanakan pemerintah daerah berdasarkan penilaian kemendagri dan validasi resmi oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Indeks 68.38 68.43 68.48 68.53 68.58
11 Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Meningkatnya Prestasi Olahraga Jumlah Atlet Berprestasi Masuk Pelatda Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan adalah kondisi meningkatnya kemampuan sistem keolahragaan daerah untuk menghasilkan atlet, tenaga keolahragaan, dan prestasi yang berdaya saing di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Orang 20 20 25 25 25
12 Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Peserta Didik Gerakan Pramuka Berkarakter Jumlah Anggota Pramuka Aktif "Meningkatnya Legalitas dan Database Organisasi Pemuda adalah meningkatnya jumlah Organisasi Pemuda usia 16-30 tahun yang memiliki 5 kelengkapan dokumen legalitas yaitu SK Pendirian, AD/ART Notaris, NIB OSS, NPWP Kegiatan 1 1 1 1 1
13 Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Meningkatnya Kewirausahaan Pemuda Berbasis Organisasi Kepemudaan Jumlah Wirausaha Muda Baru yang lahir Dari Organisasi Kepemudaan persentase pemuda peserta/penerima manfaat program kewirausahaan pemuda yang setelah mendapatkan fasilitasi,pelatihan,pendampingan,atau bantuan pengembangan usaha telah menjalankan kegiatan usaha secara aktif dan menghasilkan produk/jasa yang memiliki nilai ekonomi dalam periode pengukuran.wirausaha aktif adalah pemuda yang menjalankan kegiatan usaha secara mandiri atau bersama kelompok, menghasilkan barang dan atau jasa yang memiliki nilai ekonomi, serta melakukan aktifitas usaha secara berkelanjutan sekurang kurangnya dalam 3 bulan terakhir pada periode pengukuran. Orang 10 15 20 25 30
14 Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Jumlah Masyarakat Terlibat sebagai Pengelola/Tenaga Jumlah kunjungan wisatawan adalah total frekuensi atau banyaknya pergerakan orang (baik wisatawan domestik/nusantara maupun wisatawan mancanegara) yang datang dan berkunjung ke suatu destinasi/objek wisata di wilayah Kabupaten Orang 274302 288018 302418 317359 333416
15 Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Meningkatnya Promosi dan Pemasaran Pariwisata Jumlah event pariwisata yang terlaksana "Meningkatnya Promosi Pemasaran Pariwisata adalah meningkatnya efektivitas promosi destinasi wisata Kabupaten Pringsewu yang diukur dari indeks gabungan jangkauan digital, tingkat engagement dan inbound wisatawan, serta jumlah kolaborasi promosi dengan mitra, bersumber dari data media sosial resmi Disporapar dan laporan kegiatan promosi." Kegiatan 2 2 2 2 2
16 Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Meningkatnya Laju Pertumbuhan PDRB Ekonomi Kreatif Laju Pertumbuhan PDRB Ekonomi Kreatif "Meningkatnya Laju Pertumbuhan PDRB Ekonomi Kreatif adalah persentase pertumbuhan nilai tambah 17 subsektor ekonomi kreatif Kabupaten Pringsewu atas dasar harga konstan 2010 dari tahun sebelumnya, yang dihitung berdasarkan data PDRB BPS Kabupaten Pringsewu dan alokasi proporsi tenaga kerja ekraf." Persen 8,6 8,7 8,8 8,9 9
17 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Persentase Anak Memiliki Akta Lahir 0-18 Th Akta Kelahiran merupakan dokumen identitas resmi mengenai status dan peristiwa kelahiran anak yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sekaligus bukti sah pengakuan negara terhadap identitas, silsilah, dan status kewarganegaraan % 99,8 99,82 99,85 99,88 99,9
18 Dinas Komunikasi Dan Informatika Meningkatnya transformasi layanan berbasis digital, layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan, serta peningkatan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah Indeks Pemerintah Digital Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) adalah nilai hasil evaluasi tingkat kematangan penyelenggaraan Pemerintah Digital pada pemerintah daerah yang dilakukan oleh Kementerian PANRB berdasarkan aspek Tata Kelola dan Manajemen Pemerintah Digital, Penyelenggara Pemerintah Digital, Data, Keamanan Pemerintah Digital, Teknologi Pemerintah Digital, Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah, dan Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah sesuai pedoman evaluasi yang berlaku. Indeks 0 1,4 1,5 1,6 1,7
19 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Air (IKA) Nilai angka tanpa satuan yang mengambarkan kondisi mutu air permukaan di suatu wilayah pada waktu tertentu Indeks 68.79 68.99 69.19 69.39 69.59
20 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Udara (IKU) Nilai angka tanpa aturan yang menggambarkan kondisi kebersian atau tingkat Polusi Udara di suatu wilayah pada waktu tertentu Indeks 71.42 71.82 72.22 72.62 73.02
21 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL) Nilai angka tanpa satuan yang mengunakan untuk mengukur kesehatan, mutu dan fungsi ekologis tutupan lahan disuatu wilayah pada waktu tertentu Indeks 55.36 55.43 55.50 55.57 55.64
22 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Meningkatnya kesetaraan gender Indeks Pembangunan Gender (IPG) "Indeks. Pembangunan Gender ( IPG ) Adalah Rasio Antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan dan IPM Laki-laki,yang menunjukan Capaian Pembangunan manusia terpilah Gender dalam dimensi kesehatan ,Pendidikan dan Pengeluaran" Nilai 94,01 94,08 94,12 94,18 95,00
23 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Meningkatnya Perlindungan Anak Indeks Perlindungan Anak (IPA) "Indeks Perlindungan Anak adalah Indikator Kuantitatif yang Mengukur Capaian Pembangunan dalam Pemenuhan Hak anak dan Perlindungan Khusus Anak" Nilai 72,07 72,17 72,2 72,27 72,3
24 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Meningkatnya Keluarga yang Berkualitas Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) Ukuran kualitas keluarga di Indonesia berdasarkan dimensi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan, yang berkisar antara 0–100. Nilai 67,6 68 68,6 69.00 69.06
25 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas P3AP2KB Nilai Sakip Nilai hasil evaluasi terhadap penerapan dan kualitas sistem akuntabilitas kinerja pada perangkat daerah, yang menggambarkan tingkat keberhasilan perangkat daerah dalam mengelola kinerja mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, sampai evaluasi dan pencapaian kinerja. Nilai 70-80 BB 70-80 ( BB ) 70-80 ( BB ) 70-80 (BB ) 80-90 ( SB )
26 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap pelaporan LKPM Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap pelaporan LKPM Jumlah pelaku usaha yang melaporkan LKPM dikali seratus dibagi Jumlah pelaku usaha yang wajib melaporkan LKPM % 90 90 90 90 90
27 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya jumlah investor Jumlah PMA dan PMDN Jumlah realisasi PMA + PMDN Unit 2000 2500 3000 3500 4000
28 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai survey IKM dikalikan 100 dan hasilnya dibagi dengan target nilai IKM yang ditetapkan. Indeks 93,75 93,80 93,85 93,90 93,95
29 Dinas Perikanan Meningkatnya Produksi Ikan Jumlah Produksi Ikan Jumlah Produksi Ikan adalah total volume hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan dan budidaya perikanan, baik dari perairan umum darat maupun tempat pemeliharaan Ton 14085 14367 14654 14947 15246
30 Dinas Perikanan Meningkatnya Produksi Olahan Ikan Jumlah Produksi Olahan Ikan Jumlah produksi olahan ikan adalah total berat atau volume produk hasil pengolahan berbahan baku ikan menjadi produk lain yang siap dikonsumsi Ton 225 227,5 230 232,5 235
31 Kecamatan Ambarawa Meningkatnya kualitas pelayanan publik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Data dan Informasi tentang Tingkat Kepuasan Masyarakat % 80 82 83 84 85
32 Kecamatan Ambarawa Meningkatnya kualitas pelayanan publik Prosentase Sasaran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pimpinan dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan % 80 82 83 84 85
33 Kecamatan Ambarawa Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum "Persentase Gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan Segala Bentuk Tindakan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang dapat menimbulkan ancaman atau gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di suatu wilayah % 80 81 82 83 85
34 Kecamatan Ambarawa Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan Prosentase Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan Upaya Peningkatan Kapasitas, peran, dan tugas lembaga Kemasyarakat desa agar mampu tumbuh, berkembang, dan berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasayarakatn dan perberdayaan masyarakat desa % 80 81 82 83 85
35 Kecamatan Ambarawa Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi Lembaga Kemasyarakatan desa/kelurahan yang mendapatkan perlakuan berupa pembinaan, bimbingan, pelatihan,bantuan sarpras dan pendampingan terkait anggaran, agar dapat menjalankan fungsi dan perannya secara efektif % 80 81 82 83 85
36 KECAMATAN GADING REJO Meningkatkan kualitas pelayanan publik Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai Survey IKM Indeks 78.18 78.6 79.02 79.44 79.86
37 KECAMATAN GADING REJO Meningkatkan kualitas pelayanan publik Presentase Sasaran Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ∑ realisasi sasaran penyelenggaraan Pemerintahan Umum Persen 85 90 95 100 100
38 KECAMATAN GADING REJO Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum Presentase Gangguan Keamanan, Keterntraman, dan Ketertiban Masyarakat yang dapat di selesaikan ∑ realisasi penyelesaian gangguan trantib Persen 85 90 95 100 100
39 KECAMATAN GADING REJO Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Presentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan ∑ realisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Persen 85 90 95 100 100
40 KECAMATAN GADING REJO Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Presentase Pembinaan Kepada Aparatur Pemerintahan Kecamatan ∑ realisasi pembinaan aparatur pemerintahan kecamatan Persen 85 90 95 100 100
41 KECAMATAN GADING REJO Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Gadingrejo Nilai SAKIP Nilai Evaluasi SAKIP Nilai 70 73 76 80 82
42 Kecamatan Pardasuka Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pardasuka Nilai survey IKM % 76 77 80 85 90
43 Kecamatan Pardasuka Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Prosentase Sasaran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Nilai survey IKM % 80 85 90 95 100
44 Kecamatan Pardasuka Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Prosentase Gangguan Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Masyarakat Yang Dapat Diselesaikan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan % 70 70 75 80 90
45 Kecamatan Pardasuka Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan % 70 70 75 80 90
46 Kecamatan Pardasuka Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan Prosentase lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan % 85 85 90 95 100
47 Kecamatan Pringsewu Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Terciptanya Desa dan Kelurahan yang aman dan tertib suatu kondisi dinamis di wilayah kecamatan yang memungkinkan pemerintah, aparatur desa/kelurahan, dan seluruh lapisan masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya secara tenang, tertib, teratur, dan aman tanpa adanya gangguan atau ancaman fisik maupun psikologis % 80% 85% 90% 95% 100%
48 Sekretariat DPRD Meningkatnya kualitas dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Penilaian Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD % 80 80 80 80 80