PERJANJIAN KINERJA PENGAWAS

No Perangkat Daerah Sasaran Indikator Sasaran Target Satuan
1 Sekretariat Daerah Meningkatnya fasilitasi kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang dilaksanakan Jumlah Laporan Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang dilaksanakan 12 Laporan
2 Sekretariat Daerah Meningkatnya Fasilitasi Kegiatan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Yang Dilaksanakan Jumlah Laporan Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang dilaksanakan 12 Laporan
3 Sekretariat DPRD Meningkatnya administrasi kepegawaian perangkat daerah Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 52 Orang
4 Sekretariat DPRD Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket komponen instalasi listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 22 Paket
5 Sekretariat DPRD Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan 4 Paket
6 Sekretariat DPRD Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Barang Cetak danPenggandaan yang disediakan 4 Paket
7 Inspektorat Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Pada APIP Persentase APIP yang melakukan pendidikan dan pelatihan 100 %
8 Inspektorat Terlaksananya Pelatihan Kantor Sendiri Persentase PKS yang dilaksanakan oleh APIP yang telah melakukan pendidikan dan pelatihan 100 %
9 Inspektorat Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Persentase tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan 100 %
10 Inspektorat Terlaksananya Monitoring Dan Evaluasi SPIP Di Perangkat Daerah Persentase perangkat daerah yang telah dilakukan monev SPIP 100 %
11 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Bulan Administrasi keuangan 12 Bulan
12 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tersediaannya Sarana dan Prasarana Aparatur pada Perangkat Daerah Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Perangkat Daerah 90 %
13 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tersediaannya Sarana dan Prasarana Aparatur pada Perangkat Daerah Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Perangkat Daerah 90 %
14 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tersediaannya Sarana dan Prasarana Aparatur pada Perangkat Daerah Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Perangkat Daerah 90 %
15 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Perangkat Daerah Prosentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Perangkat Daerah 95 %
16 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tersediaannya Sarana dan Prasarana Aparatur pada Perangkat Daerah Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Perangkat Daerah 90 %
17 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tersusunnya dokumen perencanaan, laporan kinerja realisasi kinerja dan evaluasi kinerja perangkat daerah Jumlah dokumen perencanaan, laporan capaian realisasi kinerja dan evaluasi kinerja 7 Dokumen
18 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Terlaksananya Belanja (Belanja Bunga, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga) dan Investasi daerah Prosentase penyerapan Belanja (Belanja Bunga, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga) dan Investasi daerah 100 %
19 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Meningkatnya OPD yang menyusun DPA sesuai Renja Prosentase OPD yang menyusun DPA sesuai Renja 100 %
20 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Meningkatnya OPD yang menyusun DPA sesuai Renja Prosentase OPD yang menyusun DPA sesuai Renja 100 %
21 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Meningkatnya OPD yang menyusun DPA sesuai Renja Prosentase OPD yang menyusun DPA sesuai Renja 100 %
22 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Meningkatnya penyerapan anggaran belanja daerah Prosentase penyerapan anggaran belanja daerah 90 %
23 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan urusan penunjang Keuangan Nilai SAKIP BB Nilai Sakip
24 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Terlaksananya Belanja (Belanja Bunga, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga) dan Investasi daerah Prosentase penyerapan Belanja (Belanja Bunga, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga) dan Investasi daerah 100 %
25 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Meningkatnya penyerapan anggaran belanja daerah Prosentase penyerapan anggaran belanja daerah 90 %
26 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Meningkatnya Kualitas pelaporan keuangan dan penyampaian tepat waktu. Prosentase penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tepat waktu 100 %
27 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Meningkatnya penyerapan anggaran belanja daerah Prosentase penyerapan anggaran belanja daerah 90 %
28 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Meningkatnya Kualitas pelaporan keuangan dan penyampaian tepat waktu. Prosentase penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tepat waktu 100 %
29 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Meningkatnya Kualitas pelaporan keuangan dan penyampaian tepat waktu. Prosentase penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tepat waktu 100 %
30 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah meningkatnya kepatuhan OPD terhadap standar pengelolaan BMD Prosentase pengelolaan aset daerah yang baik 90 %
31 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah meningkatnya kepatuhan OPD terhadapstandar pengelolaan BMD Prosentase pengelolaan aset daerah yang baik 90 %
32 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah meningkatnya kepatuhan OPD terhadapstandar pengelolaan BMD Prosentase pengelolaan aset daerah yang baik 90 %
33 Badan Pendapatan Daerah Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Pembinaan Pengelolaan Retribusi Daerah 3 Kegiatan
34 Badan Pendapatan Daerah Terlaksananya Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 3 Kegiatan
35 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Kualitas Layanan Pajak Daerah Persentase tingkat kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan pajak daerah 95 %
36 Badan Pendapatan Daerah Terlaksananya Koordinasi Dengan Stakeholder Pemungut retribusi Daerah Jumlah Koordinasi Dengan Stakeholder Pemungut Retribusi Daerah 6 Kegiatan
37 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Kepatuhan Pajak Daerah Persentase pembayaran pajak daerah yang dilakukan tepat waktu 100 %
38 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum di Badan Pendapatan Daerah Persentase capaian kinerja administrasi umum 100 %
39 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Sumber Pajak Baru Jumlah Sumber Pajak Daerah Baru Yang Terdata 1000 Objek Pajak
40 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Kualitas Layanan Pajak Daerah Persentase tingkat kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan pajak daerah 95 %
41 Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah Tercapainya Administrasi Bapperida yang efektif dan efisien Persentase kualitas pelayanan administrasi Bapperida yang efektif dan efisien 100 Persen
42 Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah Tercapainya pelayanan pemeliharaan sarana dan prasarana Bapperida yang tertib dan akurat Persentase kualitas pelayanan pemeliharaan sarana dan prasarana Bapperida yang tertib dan akurat 100 Persen
43 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Tersedianya Administrasi Keuangan, Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan, Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah 12 Dokumen
44 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Terpeliharanya Sarana, Prasarana dan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Barang Milik Daerah 12 Dokumen
45 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja, Realisasi Kinerja dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja, Realisasi Kinerja dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas 7 Dokumen
46 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tertib Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tertib 1 Dokumen
47 Satuan Polisi Pamong Praja Terlaksananya Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan Frekuensi Pengamanan, operasi gabungan dan patroli terpadu 7 Dokumen
48 Satuan Polisi Pamong Praja Menurunnya Wilayah Rawan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Penurunan angka laporan pengaduan Masyarakat 5 Laporan
49 Satuan Polisi Pamong Praja meningkatnya kecepatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertian umum Rata - rata respon waktu pengaduan penanganan ketentraman an ketertiban umum 12 Laporan
50 Satuan Polisi Pamong Praja Terlaksananya Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan Perda dan Perkada 16 Laporan
51 Satuan Polisi Pamong Praja Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota Jumlah dan keaktifan anggota Linmas yang dilatih dan dilibatkan dalam pengamanan 18 Dokumen
52 Satuan Polisi Pamong Praja Terlaksananya Peningkatan kapasitas SDM satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak azasi manusia Jumlah SDm satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya 120 Orang
53 Satuan Polisi Pamong Praja Terlaksananya Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6 Dokumen
54 Satuan Polisi Pamong Praja Terlaksananya Pengawasan yang dilakukan terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Frekuensi deteksi dini, pemantauan, dan pembinaan kepada masyarakat atau pelaku usaha terkait kepatuhan terhadap Perda/Perkada 4 Laporan
55 Satuan Polisi Pamong Praja Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah masyarakat atau badan usaha yang ditindak 20 Layanan
56 Satuan Polisi Pamong Praja Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah prosentase tersedianya pengadaan barang milik daerah 99,50 %
57 Satuan Polisi Pamong Praja Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah prosentase penyediaan jasa penunjang perangkat daerah 95 %
58 Satuan Polisi Pamong Praja Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Prosentase tersedianya dokumen pelaporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 99,50 %
59 Satuan Polisi Pamong Praja Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah 97 %
60 Satuan Polisi Pamong Praja Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah prosentase pemeliharaan barang milik daerah 98 %
61 Satuan Polisi Pamong Praja Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah Prosentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah 99,50 %
62 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan 1 Dokumen
63 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP 11 Satuan Pendidikan
64 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Terlaksananya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 345 Orang
65 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Terlaksananya Rehabilitasi Sedang-berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang
66 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 12 Paket
67 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di BidangPendidikan 1 Dokumen
68 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemensekolah 265 Satuan Pendidikan
69 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 265 Orang
70 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 265 Satuan Pendidikan
71 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Terlaksananya Sosialisasi Dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen
72 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Terlaksananya Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 1 Komunitas
73 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Terlaksananya Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 265 Satuan Pendidikan
74 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 1 Unit
75 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Terlaksananya Pengembangan Karir bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan,Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 300 Orang
76 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Terlaksananya Pemberian Layanan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan Untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, Dan Intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan,kekerasan, dan intoleransi 1 Kegiatan
77 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Terlaksananya Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 1 Ruang
78 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 400 Paket
79 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan terlaksananya Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 804 Orang
80 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Terlaksananya Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 2 Komunitas
81 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 186 Orang
82 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Terlaksananya Pemberian Layanan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan Untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, Dan Intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan,kekerasan, dan intoleransi 1 Kegiatan
83 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 140 Paket
84 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 62 Satuan Pendidikan
85 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Terlaksananya Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 62 Satuan Pendidikan
86 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di BidangPendidikan 1 Dokumen
87 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 1 Unit
88 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Terlaksananya Rehabilitasi Sedang-berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Ruang
89 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan terlaksananya Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 283 Orang
90 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Terlaksananya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 500 Peserta Didik
91 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Terlaksananya Pengembangan Karir bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi KenaikanPangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikas 150 Orang
92 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 10 Paket
93 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Tekonologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Tekonologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 62 Orang
94 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Terlaksananya Perhitungan Dan Pemetaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, Paud, Dan Pendidikan Nonformal-kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan SatuanPendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1 Dokumen
95 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, Paud, Dan Pendidikan Nonformal-kesetaraann Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan SatuanPendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1 Dokumen
96 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Terlaksananya Perhitungan Dan Pemetaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, Paud, Dan Pendidikan Nonformal-kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan SatuanPendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1 Dokumen
97 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, Paud, Dan Pendidikan Nonformal-kesetaraann Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan SatuanPendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1 Dokumen
98 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 Paket
99 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket
100 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket
101 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket
102 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan 324 Dokumen
103 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Tersedia 1 Laporan
104 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Tersedia 6 Unit
105 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Terlaksananya Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan bidang Pendidikan Jumlah Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan bidang Pendidikan 1 Dokumen
106 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Terlaksananya Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada satuan PAUD 820 Orang
107 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 500 Paket
108 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 245 Satuan Pendidikan
109 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 245 Satuan Pendidikan
110 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Terlaksananya Pemberian Layanan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan Untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, Dan Intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan penrundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 Kegiatan
111 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Terlaksananya Peningkatan Kapasistas Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD 245 Satuan Pendidikan
112 Dinas Kesehatan Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum di Dinas Kesehatan Prosentase capaian kinerja administrasi umum 100 %
113 Dinas Kesehatan Meningkatnya kinerja administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 %
114 Dinas Sosial Meningkatnya capaian kinerja Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Pada Perangkat Daerah 100 %
115 Dinas Sosial Meningkatnya capaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran pada Perangkat Daerah Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Pada Perangkat Daerah 100 %
116 Dinas Sosial Meningkatnya capaian kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pengadaan peralatan kantor untuk sarana prasarana penunjang kinerja 100 %
117 Dinas Sosial Meningkatnya capaian kinerja administrasi jasa penunjang pemerintahan pada perangkat daerah. Persentase Capaian pelayanan Administrasi Perkantoran pada Perangkat Daerah 100 %
118 Dinas Sosial Meningkatnya capaian kinerja administrasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Pada Perangkat Daerah 100 %
119 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Anggaran Dan Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 7 Dokumen
120 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Terlaksananya Penatausahaan/ Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Penatausahaan/ Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 %
121 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pengelolaan Perlengkapan, Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Barang Milik Negara Dan Barang Milik Daerah Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dan rumah tangga 100 %
122 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pengelolaan Perlengkapan, Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Barang Milik Negara Dan Barang Milik Daerah Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah 100 %
123 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pembinaan Aparatur Penilaian kinerja pegawai 100 %
124 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pengelolaan Urusan Kepegawaian Penyelenggaraan Kompetensi Pegawai 100 %
125 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Penyelenggaraan survey kepuasan masyarakat 100 %
126 Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Terlaksananya Kegiatan Operasional Kantor Nilai Sakip 70-80 (BB) Nilai
127 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja, Realisasi Kinerja Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja, Realisasi Kinerja dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas 4 Dokumen
128 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tertib Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tertib 1 Dokumen
129 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian tersusunnya administrasi perkantoran Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 1 Tahun
130 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian tersusunnya administrasi perkantoran Cakupan kebutuhan administrasi kantor 1 Tahun
131 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian tersusunnya administrasi perkantoran Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung 1 Laporan
132 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian tersusunnya administrasi perkantoran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
133 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian tersusunnya administrasi perkantoran Jumlah Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Pada Perangkat Daerah 12 Laporan
134 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian Cakupan Alat Ukur Takar Timbangan Dan Perlengkapannya Cakupan Tera Dan Tera UTTP 500 Laporan
135 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian Cakupan Tera Dan Tera UTTP Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani 70 Laporan
136 Dinas Perhubungan Meningkatnya kualitas sistem perparkiran Persentase titik parkir yang tidak menimbulkan kemacetan 92 Persen
137 Dinas Perhubungan Meningkatnya kualitas kelaikan kendaraan bermotor Persentaqse kendaraan bermotor laik jalan 87,75 Persen
138 Dinas Perhubungan Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Dokumen
139 Dinas Perhubungan Terlaksananya Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3 Dokumen
140 Dinas Perhubungan Meningkatnya capaian kinerja Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase capaian kinerja administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah 100 Persen
141 Dinas Perhubungan Meningkatnya capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 100 Persen
142 Dinas Perhubungan Meningkatnya capaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran pada Perangkat Daerah Persentase cakupan pemenuhan administrasi dan pelayanan perkantoran 95 Persen
143 Dinas Perhubungan Meningkatnya capaian kinerja administrasi jasa penunjang pemerintahan pada Perangkat Daerah Persentase capaian pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah pada Perangkat Daerah 100 Persen
144 Dinas Perhubungan Meningkatnya capaian kinerja administrasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara 95 Persen
145 Dinas Perhubungan Meningkatnya kualitas kelaikan kendaraan bermotor Persentaqse kendaraan bermotor laik jalan 87,75 Persen
146 Dinas Perhubungan Meningkatnya kualitas layanan transportasi umum Persentase angkutan umum yang memenuhi perijinan dan tersertifikasi sistem manajemen keselamatan 60 Persen
147 Dinas Perhubungan Meningkatnya kualitas lalu lintas Volume / Capacity (VC) Ratio 0,2 Nilai
148 Dinas Perhubungan Meningkatnya kualitas lalu lintas Volume / Capacity (VC) Ratio 0,2 Rasio
149 Dinas Perhubungan Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Umum Persentase angkutan umum yang memenuhi perijinan dan tersertifikasi sistem manajemen keselamatan 60 Persen
150 Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Persentase Jumlah Laporan Capaian Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 %
151 Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 %
152 Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur pada Perangkat Daerah Persentase Jumlah Laporan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Perangkat Daerah 100 % %
153 Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Persentase Jumlah Dokumen Capaian Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 %
154 Dinas Perikanan Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor Jumlah bulan terselenggaranya administrasi kantor 12 Bulan
155 Dinas Perikanan Meningkatnya Produksi Ikan Jumlah Produksi Ikan 14367 Ton
156 Dinas Perikanan Meningkatnya Produksi Ikan Jumlah Produksi Ikan 14367 Ton
157 Dinas Komunikasi Dan Informatika Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja perangkat daerah Persentase dokumen perencanaan kinerja yang tersusun sesuai ketentuan 100 %
158 Dinas Komunikasi Dan Informatika Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan anggaran perangkat daerah Persentase laporan kinerja dan anggaran yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan 100 %
159 Dinas Komunikasi Dan Informatika Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah Persentase pengelolaan keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan 100 %
160 Dinas Pertanian Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah prosentase ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 96 %
161 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Penyediaan rancangan laporan tepat waktu Terlaksananya administasi keuangan 100 %
162 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Melaksanakan penataan arsip Jumlah arsip yang ditata 100 %
163 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Melaksanakan penataan arsip Jumlah arsip yang ditata 100 %
164 Dinas Lingkungan Hidup Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan 12 Dokumen
165 Dinas Lingkungan Hidup Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan 12 Dokumen
166 Dinas Lingkungan Hidup Tercapainnya Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah Presentase Capaian pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 %
167 Dinas Lingkungan Hidup Tersediannya Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tersedia 100 %
168 Dinas Lingkungan Hidup Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Presentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
169 Dinas Lingkungan Hidup Tercapainya Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara 100 %
170 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Tata Kelola Persampahan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) 40.00 %
171 Dinas Lingkungan Hidup Tersediannya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 %
172 Dinas Lingkungan Hidup Tersediannya Dokumen Administrasi Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Perencanaan Perangkat Daerah 100 %
173 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya tata kelola persampahan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) 40.00 %
174 Dinas Ketahanan Pangan Terlaksananya Pengaman Barang Milik Daerah SKPD Jumlah dokumen pengaman Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen
175 Dinas Ketahanan Pangan Terlaksananya Pembayaran dan Penyediaan Administrasi Umum Jumlah bulan Penyediaan Administrasi Umum Daerah 12 Bulan
176 Dinas Ketahanan Pangan Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapat pemeliharaan 7 Unit
177 Dinas Ketahanan Pangan Terlaksananya Pembayaran Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Pembayaran Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2 Laporan
178 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya tata kelola administrasi umum dan kepegawaian persentase pemenuhan administrasi umum dan kepegawaian 100% Persen
179 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran 100 %
180 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran 100 %
181 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Terpelihara Barang Milik Daerah Persentase Barang Milik daerah yang terpelihara 100 %
182 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Meningkatnya capaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran pada perangkat daerah Pesentase cakupan pemenuhan kebutuhan administrasi dan pelayanan perkantoran 90 %
183 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Meningkatnya capaian kinerja pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan barang milik daerah dalam satu tahun anggaran 90 %
184 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Terlaksananya Pengamanan Barang Daerah Milik SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Daerah Milik SKPD 1 Dokumen
185 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Terlaksananya Pembayaran Gaji Pegawai ASN Jumlah Pegawai ASN Yang Menerima Gaji 25 Orang
186 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Terlaksananya Pembayaran Dan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan
187 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Terlaksanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Dinas yang Mendapat Pemeliharaan 4 Unit
188 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Terlaksananya Pembayaran Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pembayaran Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2 Laporan
189 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Persentase dokumen perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan 100 %
190 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Pringsewu Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana sesuai rencana 100 %
191 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Terjaminnya ketersediaan layanan komunikasi, listrik, air, dan operasional Pos Damkar Persentase layanan komunikasi, listrik, air, dan operasional Pos Damkar yang tersedia tanpa gangguan 100 %
192 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah Persentase barang milik daerah yang dipelihara sesuai rencana 100 %
193 Kecamatan Pringsewu Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima Dan Memuaskan Masyarakat Serta Terwujudnya Koordinasi Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa/Kelurahan Persentase tingkat kepuasan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan 77,27 %
194 Kecamatan Pringsewu Tersusunnya Laporan Akuntansi Keuangan, Asset Dan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Tepat Waktu Prosentase Jumlah laporan akuntansi Keuangan , Asset dan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Tepat Waktu 100 %
195 Kecamatan Pringsewu Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima Dan Memuaskan Masyarakat Serta Terwujudnya Koordinasi Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa/Kelurahan Persentase tingkat kepuasan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan 77,27 %
196 Kecamatan Pringsewu Meningkatnya Pemberdayaan Dan Pemerintahan Di Desa/Kelurahan Serta Meningkatkan Sarana Prasarana Yang Memadai Prosentase Pemberdaya an Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 %
197 Kecamatan Pringsewu Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima Dan Memuaskan Masyarakat Serta Terwujudnya Koordinasi Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa/Kelurahan Persentase tingkat kepuasan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan 77,27 %
198 Kecamatan Pringsewu Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Tertib Dan Aman Prosentase Keamanan dan Ketertiban di setiap pekon/Kelurahan 90 %
199 Kecamatan Pringsewu Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima Dan Memuaskan Masyarakat Serta Terwujudnya Koordinasi Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa/Kelurahan Persentase tingkat kepuasan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan 77,27 %
200 Kecamatan Pringsewu Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima Dan Memuaskan Masyarakat Serta Terwujudnya Koordinasi Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa/Kelurahan Persentase tingkat kepuasan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan 77,27 %
201 Kecamatan Pringsewu Meningkatnya Pemberdayaan Dan Pemerintahan Di Desa/Kelurahan Serta Meningkatkan Sarana Prasarana Yang Memadai Prosentase Pemberdaya an Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 %
202 Kecamatan Pringsewu Meningkatnya Pemberdayaan Dan Pemerintahan Di Desa/Kelurahan Serta Meningkatkan Sarana Prasarana Yang Memadai Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 %
203 Kecamatan Pringsewu Meningkatnya Pemberdayaan Dan Pemerintahan Di Desa/Kelurahan Serta Meningkatkan Sarana Prasarana Yang Memadai Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 %
204 Kecamatan Pringsewu Meningkatnya Pemberdayaan Dan Pemerintahan Di Desa/Kelurahan Serta Meningkatkan Sarana Prasarana Yang Memadai Meningkatnya Pemberdayaan Dan Pemerintahan Di Desa/Kelurahan Serta Meningkatkan Sarana Prasarana Yang Memadai 100 %
205 Kecamatan Pringsewu Meningkatnya Pemberdayaan Dan Pemerintahan Di Desa/Kelurahan Serta Meningkatkan Sarana Prasarana Yang Memadai Meningkatnya Pemberdayaan Dan Pemerintahan Di Desa/Kelurahan Serta Meningkatkan Sarana Prasarana Yang Memadai 100 %
206 Kecamatan Pringsewu Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Prosentase pencapaian program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public 77,27 %
207 Kecamatan Pringsewu Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Prosentase pencapaian program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public 77,27 %
208 Kecamatan Pringsewu Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Prosentase pencapaian program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public 77,27 %
209 Kecamatan Pringsewu Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Prosentase pencapaian program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 2 Kegiatan
210 Kecamatan Pringsewu Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pringsewu 77.27 %
211 Kecamatan Pringsewu Terwujudnya Kelurahan dan Pekon yang Aman dan Tertib Persentase Keamanan dan Ketertiban disetiap Pekon/ Kelurahan 15 Pekon
212 KECAMATAN GADING REJO Meningkatnya Kinerja Perencanaan dan Keuangan Prosentase Capaian Dokumen Perencanaan dan Administrasi Keuangan 85 Persen
213 KECAMATAN GADING REJO Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Prosentase Capaian Administrasi Umum 85 Persen
214 KECAMATAN GADING REJO Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan
215 KECAMATAN GADING REJO Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 30 Orang
216 KECAMATAN GADING REJO Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha umlah Dokumen Perizinan Non Usaha yang Dilaksanakan 23 Dokumen
217 KECAMATAN GADING REJO Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 7 Laporan
218 KECAMATAN GADING REJO Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan
219 KECAMATAN GADING REJO Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
220 KECAMATAN GADING REJO Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen Yang Di Fasilitasi Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa 23 Dokumen
221 Kecamatan Ambarawa Meningkatnya Kinerja Perencanaan dan Keuangan Cakupan Dokumen Perencanaan dan Administrasi Keuangan 70 Nilai Sakip
222 Kecamatan Sukoharjo Meningkatnya Nilai SAKIP Nilai Evaluasi SAKIP 70 Nilai Sakip
223 Kecamatan Sukoharjo Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan dan Pekon Prosentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik 65 %
224 Kecamatan Sukoharjo Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Prosentase Sasaran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 90 %
225 Kecamatan Sukoharjo Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Prosentase Capaian Administrasi Umum 70 Nilai Sakip
226 Kecamatan Sukoharjo Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan dan Pekon Prosentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik 65 %
227 Kecamatan Sukoharjo Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Prosentase Sasaran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 90 %
228 Kecamatan Sukoharjo Meningkatnya Kinerja Perencanaan dan Keuangan Cakupan Dokumen Perencanaan dan Administrasi Keuangan 70 Nilai Sakip
229 Kecamatan Sukoharjo Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Prosentase Sasaran Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum 90 %
230 Kecamatan Sukoharjo Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan dan Pekon Prosentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik 65 %
231 Kecamatan Sukoharjo Terwujudnya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan Prosentase Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan 70 %
232 Kecamatan Sukoharjo Terwujudnya Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Prosentase Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 75 %
233 Kecamatan Adiluwih meningkatnya kinerja perencanaan dan keuangan cakupan dokumen perencanaan dan administrasi keuangan 100 %
234 Kecamatan Adiluwih Meningkatnya Kualitas pelayanan Administrasi Umum Prosentase capian administrasi Umum 100 %
235 Kecamatan Adiluwih Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 100 %
236 Kecamatan Adiluwih Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamat Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 100 %
237 Kecamatan Adiluwih Terlaksananya koordinasi/sinergi oerncanaan dan peleksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat Daerah dan instansi Vertikal Te rkait Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 100 %
238 Kecamatan Adiluwih Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 100 %
239 Kecamatan Adiluwih Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Prosentase Sasaran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 %
240 Kecamatan Pagelaran Meningkatnya Nilai Review LAKIP Nilai Evaluasi SAKIP 70-80 (BB) Nilai Sakip
241 Kecamatan Pagelaran Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 %
242 Kecamatan Pagelaran Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah Prosentase capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 %
243 Kecamatan Pagelaran Meinigkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Prosentase capaian Capaian Administrasi Umum 95 %
244 Kecamatan Pagelaran Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Prosentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 %
245 Kecamatan Pagelaran Terlaksanaya penyelenggaraan pemerintah publik Prosentase pencapaian program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 100 %
246 Kecamatan Pagelaran Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, tertib dan Aman Prosentase Keamanan dan Ketertiban di setiap pekon 100 %
247 Kecamatan Pagelaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 %
248 Kecamatan Pardasuka Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Umum Presentase Capaian Adminstrasi Umum 100 %
249 Kecamatan Pardasuka Meningkatnya kinerja perencanaan dan keuangan Cakupan Dokumen Perencanaan Administrasi Keuangan 100 %
250 Kecamatan Pardasuka Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Syabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional Jumlah Kehadiran Peserta Pembinaan Kerukunan Anatr Suku dan Intra Suku,Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan stabilitas Keamanan lokal, Regional dan Nasional 85 Indeks
251 Kecamatan Pardasuka Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Syabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional Jumlah Kehadiran Peserta Pembinaan Kerukunan Anatr Suku dan Intra Suku,Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan stabilitas Keamanan lokal, Regional dan Nasional 85 Indeks
252 Kecamatan Pardasuka Terlaksananya Fasilitasi Perencanaan, dan Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan 80 %
253 Kecamatan Pardasuka Terlaksananya Fasilitasi Perencanaan, dan Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan Jumlah Kehadiran Peserta Pembinaan Kerukunan Anatr Suku dan Intra Suku,Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan stabilitas Keamanan lokal, Regional dan Nasional 80 %
254 Kecamatan Pardasuka Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 80 %
255 Kecamatan Pagelaran Utara Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Laporan Penyelenggaraan Urusan Umum Tepat Waktu 4 Laporan
256 Kecamatan Pagelaran Utara Meningkatnya Dukungan Sarpras dan Administrasi Urusan Pemerintah Umum dan Kepegawaian Laporan Pemenuhan Kebutuhan Operasional Urusan Pemerintah Umum dan Kepegawaian Kecamatan 2 Laporan
257 Kecamatan Pagelaran Utara Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Nilai IKM Kecamatan 1 Laporan
258 Kecamatan Pagelaran Utara Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana Desa dan ADP yang terlaksanan di tingkat Pekon se Kecamatan Pagelaran Utara 2 Laporan
259 Kecamatan Pagelaran Utara Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Jumlah Desa/Kelurahan dengan Administrasi Tertib 10 Laporan
260 Kecamatan Pagelaran Utara Meningkatnya Stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan Wilayah Meningkatnya Stabilitas Politik, Hukum, dan KeamanKegiatan Penanganan Gangguan Trantib < 24 Jam dan Laporan Pelaksanaan Rakor Forkopimcaman Wilayah 1 Laporan
261 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Meningkatnya Perlindungan anak dari Kekerasan Presentase Kasus Kekerasan Anak yang tertangani 100 %
262 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Menurunnya kekerasan terhadap perempuan 1.Penanganan Kasus perempuan korban kekerasan secara Komprehensif 2.Penanganan Kasus Perempuan Korban TPPO secara Komprehensif 100 %
263 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum di dinas P3AP2KB Presentase Capaian Kinerja Administrasi Umum 100 Persen
264 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Meningkatnya Perlindungan Anak Dari Kekerasan Presentase Kasus Kekerasan Anak yang tertangani 100 Persen
265 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan 1.Penanganan Kasus perempuan korban kekerasan secara Komprehensif 2.Penanganan Kasus Perempuan Korban TPPO secara Komprehensif 100 Persen