PERJANJIAN KINERJA ADMINISTRATOR

No Perangkat Daerah Sasaran Indikator Sasaran Target Satuan
1 Sekretariat Daerah Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 3,004 Nilai
2 Sekretariat Daerah Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penganggaran, Pemantauan/Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Internal Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu 78.75 Nilai
3 Sekretariat Daerah Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penganggaran, Pemantauan/Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Perangkat Daerah 95,42 %
4 Sekretariat Daerah Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah Persentase Pelaku Perekonomian dan Pembangunan yang Taat Kebijakan 76 Persen
5 Sekretariat Daerah Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah Laju Inflasi Daerah berdasarkan IPH dengan historis dan target, serta nilai volatilitasnya kurang dari 2 Persen
6 Sekretariat Daerah Meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah Predikat atau indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa Baik Predikat
7 Sekretariat Daerah Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (AKIP) 77.02 Nilai Sakip
8 Sekretariat Daerah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Indeks Pelayanan Publik 4,5 Nilai
9 Sekretariat Daerah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik 96,75 Nilai
10 Sekretariat Daerah Meningkatnya Policybrief Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persentase tercapainya Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 80 %
11 Sekretariat Daerah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Persentase cakupan pelayanan Protokoler dan Komunikasi Pimpinan 100 %
12 Sekretariat Daerah Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Sekretariat Daerah Persentase penyediaan Fasilitasi Kerja yang Memadai 73 %
13 Sekretariat Daerah Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Sekretariat Daerah Persentase Pelayanan tamu dan pimpinan 100 %
14 Sekretariat Daerah Meningkatnya kesesuaian Standar Akuntansi, Kecukupan Pengungkapan, dan Kepatuhan Tata kelola Pemerintahan Opini BPK atas predikat kinerja keuangan WTP Predikat
15 Sekretariat Daerah Meningkatnya Kualitas Reformasi Hukum Indeks Reformasi Hukum 77.50 Indeks
16 Sekretariat Daerah Peningkatan Formasi Jabatan dalam Organisasi Nilai Kebutuhan Formasi Jabatan dalam Organisasi 85 Persen
17 Sekretariat Daerah Meningkatnnya Pengendalian dan Penilaian Resiko Tingkat Maturitas SPIP 3 Level
18 Sekretariat DPRD Meningkatnya Akuntabilitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai Sakip BB Nilai
19 Sekretariat DPRD Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 80 %
20 Sekretariat DPRD Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Perundang-undangan Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N November Bulan
21 Sekretariat DPRD Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Perundang-undangan Persentase penetapan Ranperda Tahun N 80 %
22 Inspektorat Meningkatnya Peran APIP sebagai Assurance dan Consulting Persentase Penyelenggaraan Assurance dan Consulting sesuai dengan PKPT 100 %
23 Inspektorat Meningkatnya Pengawasan APIP yang Berkualitas Persentase Hasil Pengawasan yang didukung dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan 100 %
24 Inspektorat Meningkatnya Penerapan SPIP Pada Perangkat Daerah Persentase penerapan SPIP pada Perangkat daerah 100 %
25 Inspektorat Meningkatnya Penilaian, Evaluasi dan Monitoring Penyelenggaraan SPIP Level Penilaian Mandiri SPIP Perangkat Daerah 3 Level
26 Inspektorat Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja perangkat daerah Persentase Pengawasan Terhadap Dokumen Perencanaan Kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan 100 %
27 Inspektorat Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja instansi Persentase Pengawasan terhadap indikator kinerja yang terukur dan memiliki target yang jelas 100 %
28 Inspektorat Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja instansi Persentase Pengawasan terhadap kesesuaian laporan kinerja dengan pedoman SAKIP 100 %
29 Inspektorat Meningkatnya kualitas evaluasi kinerja internal Persentase Pengawasan terhadap rekomendasi evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti 100 %
30 Inspektorat Meningkatnya kualitas pembinaan perangkat daerah yang memenuhi kriteria menuju WBK/WBBM Persentase Perangkat Daerah yang terbina menuju WBK/WBBM 100 %
31 Inspektorat Meningkatnya Peran APIP sebagai Assurance dan Consulting Persentase Penyelenggaraan Assurance dan Consulting sesuai dengan PKPT 100 %
32 Inspektorat Meningkatnya Pengawasan APIP yang Berkualitas Persentase Hasil Pengawasan yang didukung dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan 100 %
33 Inspektorat Meningkatnya Penerapan SPIP Pada Perangkat Daerah Persentase penerapan SPIP pada Perangkat daerah 100 %
34 Inspektorat Meningkatnya Penilaian, Evaluasi dan Monitoring Penyelenggaraan SPIP Level Penilaian Mandiri SPIP Perangkat Daerah 3 Level
35 Inspektorat Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja perangkat daerah Persentase Pengawasan Terhadap dokumen perencanaan kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan 100 %
36 Inspektorat Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja instansi Persentase Pengawasan Terhadap indikator kinerja yang terukur dan memiliki target yang jelas 100 %
37 Inspektorat Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja Perangkat Daerah Persentase Pengawasan terhadap kesesuaian laporan kinerja dengan pedoman SAKIP 100 %
38 Inspektorat Meningkatnya kualitas evaluasi kinerja internal Persentase Pengawasan terhadap rekomendasi evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti 100 %
39 Inspektorat Meningkatnya kualitas pembinaan perangkat daerah yang memenuhi kriteria menuju WBK/WBBM Persentase Perangkat Daerah yang terbina menuju WBK/WBBM 100 %
40 Inspektorat Meningkatnya Peran APIP sebagai Assurance dan Consulting Persentase Penyelenggaraan Assurance dan Consulting sesuai dengan PKPT 100 %
41 Inspektorat Terselesaikannya Pengaduan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat 100 %
42 Inspektorat Meningkatnya Penerapan SPIP Pada Perangkat Daerah Persentase penerapan SPIP Level 3 pada Perangkat daerah 3 Level
43 Inspektorat Meningkatnya Penilaian, Evaluasi dan Monitoring Penyelenggaraan SPIP Nilai SPIP 3 Level
44 Inspektorat Meningkatnya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Nilai McSP KPK 70 Nilai
45 Inspektorat Meningkatnya Peran APIP sebagai Assurance dan Consulting Persentase Penyelenggaraan Assurance dan Consulting sesuai dengan PKPT 100 %
46 Inspektorat Meningkatnya SDM APIP Persentase APIP yang memiliki sertifikat fungsional 100 %
47 Inspektorat Meningkatnya kualitas tindak lanjut hasil pengawasan PPersentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti 100 %
48 Inspektorat Meningkatnya Penerapan SPIP Pada Perangkat Daerah Persentase penerapan SPIP Level 3 pada Perangkat daerah 100 %
49 Inspektorat Meningkatnya Penilaian, Evaluasi dan Monitoring Nilai SPIP 3 Level
50 Inspektorat Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja perangkat daerah Persentase dokumen perencanaan kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan 100 %
51 Inspektorat Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja instansi Persentase indikator kinerja yang terukur dan memiliki 100 %
52 Inspektorat Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja instansi Persentase kesesuaian laporan kinerja dengan pedoman SAKIP 100 %
53 Inspektorat Meningkatnya kualitas evaluasi internal kinerja Persentase rekomendasi evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti 100 %
54 Inspektorat Meningkatnya Peran APIP sebagai Assurance dan Consulting Persentase Penyelenggaraan Assurance dan Consulting sesuai dengan PKPT 100 %
55 Inspektorat Meningkatnya Pengawasan APIP yang Berkualitas Persentase Hasil Pengawasan yang didukung dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan 100 %
56 Inspektorat Meningkatnya Penerapan SPIP Pada Perangkat Daerah Persentase penerapan SPIP pada Perangkat daerah 100 %
57 Inspektorat Meningkatnya Penilaian, Evaluasi dan Monitoring Penyelenggaraan SPIP Level Penilaian Mandiri SPIP Perangkat Daerah 3 Level
58 Inspektorat Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja perangkat daerah Persentase Pengawasan Terhadap Dokumen Perencanaan Kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan 100 %
59 Inspektorat Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja instansi Persentase Pengawasan terhadap indikator kinerja yang terukur dan memiliki target yang jelas 100 %
60 Inspektorat Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja Perangkat Daerah Persentase Pengawasan terhadap kesesuaian laporan kinerja dengan pedoman SAKIP 100 %
61 Inspektorat Meningkatnya kualitas evaluasi kinerja internal Persentase Pengawasan terhadap rekomendasi evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti 100 %
62 Inspektorat Meningkatnya kualitas pembinaan perangkat daerah yang memenuhi kriteria menuju WBK/WBBM Persentase Perangkat Daerah yang terbina menuju WBK/WBBM 100 %
63 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah meningkatnya tata kelola anggaran Presentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasi melalui TKD 35 %
64 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah meningkatnya tata kelola anggaran presentase Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik 33,13 %
65 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan urusan penunjang Keuangan Nilai SAKIP BB Nilai Sakip
66 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah meningkatnya tata kelola Belanja (Belanja Bunga, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga) dan Investasi daerah Prosentase penyerapan Belanja (Belanja Bunga, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga) dan Investasi daerah 100 %
67 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah meningkatnya tata kelola Akuntansi dan pelaporan Prosentase laporan keuangan tepat waktu 100 %
68 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Meningkatnya tata kelola aset daerah Persentase penambahan Nilai Aset Tetap 3,30 %
69 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah meningkatnya tata kelola perbendaharaan Prosentase realisasi Anggaran belanja Urusan Wajib dan Pelayanan Dasar 95,71 %
70 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah meningkatnya tata kelola perbendaharaan Persentase Penurunan SILPA 1,30 %
71 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Pendapatan Daerah Nilai SAKIP BB Nilai Sakip
72 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah Persentase realisasi pajak daerah 98 %
73 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah Persentase Realisasi Pajak Daerah 98 %
74 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Realisasi Retribusi Daerah Persentase realisasi retribusi daerah 80 %
75 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Realisasi Retribusi Daerah Persentase realisasi retribusi daerah 80 %
76 Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD 97,76 Persen
77 Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Persentase keselarsan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah 97,76 Persen
78 Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase keselarasan RKPD dengan RENJA Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 97.65 Persen
79 Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Perekonomian dan SDA Persentase keselarasan RKPD dengan RENJA Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA 97,65 Persen
80 Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah 100 Persen
81 Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi daerah Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi daerah 100 Persen
82 Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pada BAPPERIDA Nilai SAKIP 80-90 (A) Nilai
83 Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase keselarasan RKPD dengan RENJA Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 97,65 Persen
84 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian Persentase Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan dan Sistem Informasi yang tepat 11,38 %
85 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Meningkatnya Kualitas Penilaian Kinerja ASN Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik 95,94 %
86 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Meningkatkanya Pengembangan Kompetensi ASN Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya 2,19 %
87 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Meningkatnya Tata Kelola Pengembangan Karir ASN Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya 0,21 %
88 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Teknis Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis 0,44 %
89 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Dasar, Kader, Manajerial dan Fungsional Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional 1,55 %
90 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Meningkatnya Keselarasan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja BKPSDM Nilai SAKIP BKPSDM BB Nilai
91 Satuan Polisi Pamong Praja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Nilai SAKIP BB Indeks
92 Satuan Polisi Pamong Praja Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkada JUMLAH PELANGGARAN PERDA / PERKADA 87,5 %
93 Satuan Polisi Pamong Praja Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat Rasio linmas aktif teradap jumlah penduduk 27 %
94 Satuan Polisi Pamong Praja Menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum Jumlah Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum 90 %
95 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Meningkatnya kualifikasi dan rofesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV 74.35 %
96 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Meningkatnya kualifikasi dan rofesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan Guru berkualifikasi SD 1.833 Orang
97 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Meningkatnya kualifikasi dan rofesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan Guru berkualifikasi SMP 655 Orang
98 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Meningkatnya layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang merata, terjangkau dan bermutu serta Pendidikan Masyarakat Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5 - 6 Tahun 73,50 %
99 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Meningkatnya Layanan Pendidikan Nonformal yang Terjangkau dan Bermutu Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) Kesetaraan 21.02 %
100 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Meningkatnya layanan Pendidikan Dasar yang merata, terjangkau dan bermutu Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 Tahun 100.00 %
101 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Meningkatnya layanan Pendidikan Dasar yang merata, terjangkau dan bermutu Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15 Tahun 100.00 %
102 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Meningkatnya layanan Pendidikan Dasar yang merata, terjangkau dan bermutu Iklim Kebinekaan SD 75.02 Nilai
103 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Meningkatnya layanan Pendidikan Dasar yang merata, terjangkau dan bermutu Iklim Kebinekaan SMP 71.45 Nilai
104 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Meningkatnya layanan Pendidikan Dasar yang merata, terjangkau dan bermutu Iklim Keamanan SD 76.21 Nilai
105 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Meningkatnya layanan Pendidikan Dasar yang merata, terjangkau dan bermutu Iklim Keamanan SMP 70.16 Nilai
106 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Meningkatnya layanan Pendidikan Dasar yang merata, terjangkau dan bermutu Iklim Inklusivitas SD 61.23 Nilai
107 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Meningkatnya layanan Pendidikan Dasar yang merata, terjangkau dan bermutu Iklim Inklusivitas SMP 58.15 Nilai
108 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Meningkatnya layanan Pendidikan Dasar yang merata, terjangkau dan bermutu Kemampuan Literasi SD 77.96 Nilai
109 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Meningkatnya layanan Pendidikan Dasar yang merata, terjangkau dan bermutu Kemampuan Literasi SMP 73.43 Nilai
110 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Meningkatnya layanan Pendidikan Dasar yang merata, terjangkau dan bermutu Kemampuan Numerasi SD 74.15 Nilai
111 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Meningkatnya layanan Pendidikan Dasar yang merata, terjangkau dan bermutu Kemampuan Numerasi SD 70.96 Nilai
112 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat Jumlah seni budaya yang lestari 6 Kesenian
113 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan 42,95 %
114 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Menigkatnya nilai SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nilai Sakip BB Nilai
115 Dinas Kesehatan Meningkatnya akuntabilitas kinerja pada Dinas Kesehatan Nilai SAKIP 80,35 Indeks
116 Dinas Kesehatan Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Indeks kepuasaan masyarakat terhadap layanan kesehatan 85 %
117 Dinas Kesehatan Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Cakupan kespesertaan aktif JKN 76 %
118 Dinas Kesehatan Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Cakupan Notifikasi kasus TBC 90 %
119 Dinas Kesehatan Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat TB Success Rate 92 %
120 Dinas Kesehatan Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat % Pasien TBC memulai pengobatan (Enrollment TBC) 92 %
121 Dinas Kesehatan Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Cakupan pemberian TPT pada orang kontak serumah 40 %
122 Dinas Kesehatan Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Cakupan imunisasi bayi lengkap 95 %
123 Dinas Kesehatan Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Cakupan imunisasi lanjutan pada baduta 88 %
124 Dinas Kesehatan Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat % Desa mencapai Universal Child Imunization 88 %
125 Dinas Kesehatan Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat % masyarakat mendapatkan skrining PTM sesuai standar 100 %
126 Dinas Kesehatan Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat % hipertensi dalam pengendalian 23 %
127 Dinas Kesehatan Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat % diabetes mellitus dalam pengendalian 15 %
128 Dinas Kesehatan Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman Proporsi fasilitas sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar 90 %
129 Dinas Kesehatan Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman Proporsi fasyankes terintegrasi SIKN 75 %
130 Dinas Kesehatan Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan Persentase peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan 6,59 %
131 Dinas Kesehatan Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat % ANC 6 kali (K6) 87 %
132 Dinas Kesehatan Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Cakupan ANC sesuai standar (12T) 87 %
133 Dinas Kesehatan Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat % ibu hamil KEK 10 %
134 Dinas Kesehatan Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Prevalensi anemia ibu hamil 5 %
135 Dinas Kesehatan Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat % Skrining anemia pada ibu hamil 87 %
136 Dinas Kesehatan Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat % calon pengantin yang mendapatkan skrining kesehatan 75 %
137 Dinas Kesehatan Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Persalinan di Fasyankes 89 %
138 Dinas Kesehatan Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Cakupan KF sesuai standar 89 %
139 Dinas Kesehatan Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Cakupan KN lengkap sesuai standar 99 %
140 Dinas Kesehatan Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat % balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan 85 %
141 Dinas Kesehatan Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Prevalensi balita underweight 4,4 %
142 Dinas Kesehatan Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat % Desa/Kelurahan STBM 100 %
143 Dinas Kesehatan Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan % masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan 2 %
144 Dinas Sosial Meningkatnya akuntabilitas tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah. Nilai SAKIP BB Nilai
145 Dinas Sosial Meningkatnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 87,5 %
146 Dinas Sosial Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial terhadap penduduk miskin dan rentan. Persentase penduduk miskin dan rentan yang terdata dalam DT-SEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) 53,3 %
147 Dinas Sosial Meningkatnya fungsi sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tertangani yang meningkat fungsi sosialnya 90 %
148 Dinas Sosial Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial terhadap penduduk miskin dan rentan. Persentase penduduk miskin dalam DT-SEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) yang mendapat bantuan perlindungan dan jaminan sosial 77,5 %
149 Dinas Sosial Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat. Persentase penanganan korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat 100 %
150 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tersedianya Data Kependudukan Berskala Kabupaten Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih oleh Kemendagri Jumlah Dokumen Profil Kependudukan Tingkat Kabupaten yang diterbitkan 1 Dokumen
151 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tersedianya Data Kependudukan Berskala Kabupaten Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih oleh Kemendagri Jumlah dokumen Data Agregat Kependudukan Tingkat Kabupaten yang diterbitkan 2 Dokumen
152 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Perangkat Daerah 9 Perangkat Daerah
153 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Meningkatnya pemanfaatan Dokumen Kependudukan Digital Persentase Penduduk yang melakukan Aktivasi IKD 20 %
154 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Melakukan Inovasi - Inovasi Layanan Adminduk Secara Berkala Jumlah Inovasi Baru Layanan Adminduk yang memudahkan masyarakat 2 Inovasi
155 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Terselenggaranya Pelayanan Pencatatan Sipil secara aktif Jumlah Akta Lahir 0-18 Th yang diterbitkan 6000 Dokumen
156 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Terselenggaranya Pelayanan Pencatatan Sipil secara aktif Persentase Akta Kematian yang diterbitkan 100 %
157 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Terselenggaranya Pelayanan Pencatatan Sipil secara aktif Persentase Akta Perkawinan Non Muslim yang diterbitkan 100 %
158 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Terselenggaranya Pelayanan Pencatatan Sipil secara aktif Persentase Akta Perceraian Non Muslim yang diterbitkan 100 %
159 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Terlaksananya Koordinasi dengan Kemenag/ KUA dan Pengadilan Agama dalam meningkatkan pencatatan perkawinan dan perceraian Jumlah Koordinasi untuk Peningkatan Pelaporan Pencatatan Perkawinan/ Perceraian 2 Kegiatan
160 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemutakhiran Dokumen Kependudukan data anak beresiko Stunting Jumlah Pemutakhiran Dokumen Kependudukan data anak beresiko Stunting 1 Kegiatan
161 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Terlaksananya Forum Komunikasi dengan pemuka agama Non Muslim untuk peningkatan pelayanan akta perkawinan Jumlah Kegiatan Forum Komunikasi dengan seluruh pemuka agama Non Muslim 1 Kegiatan
162 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Terselenggaranya Pelayanan Pendaftaran Penduduk secara aktif Jumlah Perekaman KTP el 8000 Orang
163 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Terselenggaranya Pelayanan Pendaftaran Penduduk secara aktif Jumlah Kepemilikan KTP el 8000 Orang
164 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Terselenggaranya Pelayanan Pendaftaran Penduduk secara aktif Jumlah KIA yang diterbitkan 8000 Dokumen
165 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Menyediakan Fasilitas - Fasilitas Layanan Pendaftaran Penduduk yang lebih terjangkau masyarakat Jumlah Kecamatan yang difasilitasi layanan perekaman KTP el 9 Kecamatan
166 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Menyediakan Fasilitas - Fasilitas Layanan Pendaftaran Penduduk yang lebih terjangkau masyarakat Jumlah Pekon yang memfasilitasi Layanan Pengiriman KTP el dan KIA 131 Pekon
167 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Menyediakan Fasilitas - Fasilitas Layanan Pendaftaran Penduduk yang lebih terjangkau masyarakat Jumlah Peralatan Cetak KTP el dan KIA yang disediakan di MPP 1 Unit
168 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Meningkatnya kualitas data dan dokumen kependudukan Jumlah Kegiatan Pemutakhiran Elemen Data Dokumen Kependudukan 1 Kegiatan
169 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Peningkatan Nilai SAKIP Nilai SAKIP 74 Nilai
170 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Peningkatan Nilai SAKIP Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Laporan Capaian Kinerja 100 %
171 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Meningkatkan Kompetensi SDM Pelayanan Adminduk Persentase Pegawai yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kompetensi 100 %
172 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemenuhan Sarana Prasarana dan Fasilitas Layanan Persentase Sarana Prasarana dan Fasilitas Layanan Adminduk yang memadai 100 %
173 Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Jumlah Masyarakat Terlibat sebagai Pengelola/Tenaga 159.555 Orang
174 Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Meningkatnya Laju Pertumbuhan PDRB Ekonomi Kreatif Laju Pertumbuhan PDRB Ekonomi Kreatif Laju Pertumbuhan PDRB Ekonomi Kreatif 8,6 Persen
175 Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Meningkatnya Prestasi Olahraga Jumlah Atlet Berprestasi Masuk Pelatda 21 Orang
176 Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Meningkatnya Kapasitas dan Kemampuan Pemuda Dalam Berwirausaha Jumlah Pemuda yang memperoleh peningkatan kapasitas kewirausahaan 10 Orang
177 Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Meningkatnya Kapasitas Pembinaan Kepramukaan Jumlah Kegiatan Kepramukaan Yang Memenuhi Standard Pembinaan (Kegiatan) 1 Kegiatan
178 Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Nilai Lakip 70-80 Nilai
179 Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Meningkatnya Promosi dan Pemasaran Pariwisata Jumlah event pariwisata yang terlaksana 2 Kegiatan
180 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian Meningkatnya Daya Saing Koperasi Presentase Koperasi Berkualitas 36,44 Persen
181 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian Meningkatnya kinerja dan daya saing sektor perdagangan daerah Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB 17.02 Persen
182 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian Meningkatnya Kontribusi Sektor Perindustrian Kontribusi PDRB Industri Pengolahan 14.28 Persen
183 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas Pada DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Nilai SAKIP 70-80 (BB) Nilai
184 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian Meningkatnya Daya Saing UMKM Persentase Jumlah UMKM Naik Kelas 9,14 Persen
185 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian Meningkatnya kinerja dan daya saing sektor perdagangan daerah Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB 17,02 %
186 Dinas Perhubungan Meningkatnya efisiensi lalu-lintas Rata-rata waktu tempuh 4 Menit/Km
187 Dinas Perhubungan Meningkatnya efisiensi lalu-lintas Rata-rata waktu tempuh 4 Menit/Km
188 Dinas Perhubungan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pada Dinas Perhubungan Nilai Sakip 75 Nilai
189 Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Meningkatnya Kemantapan Jalan di Kabupaten Pringsewu Persentase Jalan dalam Kondisi mantap 52.5 %
190 Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Meningkatnya Kinerja Organisasi yang Berkualitas, Profesional, dan Ber-Akhlak Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas PUPR BB Nilai
191 Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum Persentase akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum 77.77 %
192 Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah Persentase peningkatan Rumah Tangga yang menempati hunian dengan Akses Sanitasi 80.6 %
193 Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan Persentase cakupan drainase perkotaan dalam kondisi baik 29 %
194 Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Meningkatnya kualitas bangunan gedung Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik 58.8 %
195 Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Meningkatnya bangunan dan lingkungannya yang tertata Persentase penataan bangunan dan lingkungannya 34.28 %
196 Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang Nilai kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten 50.4 %
197 Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Meningkatnya Cakupan Layanan Irigasi Andal dan Berkelanjutan Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik 53.98 %
198 Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Jasa Kontruksi Persentase Ketersediaan Tenaga Kerja Kontruksi dan Pengawasan Pekerjaan Kontruksi yang menjadi kewenangannya 31.26 %
199 Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Persentase Luas Kawasaan Kumuh dibawah 10 (sepuluh) Ha yang Ditangani 4.26 %
200 Dinas Perikanan Meningkatnya Produksi Ikan Jumlah Produksi Ikan 14367 Ton
201 Dinas Perikanan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan Nilai SAKIP Dinas Perikanan BB Nilai
202 Dinas Perikanan Meningkatnya Produksi Olahan Ikan Jumlah Produksi Olahan Ikan 227,5 Ton
203 Dinas Komunikasi Dan Informatika Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Nilai SAKIP 74,00 Nilai
204 Dinas Komunikasi Dan Informatika Meningkatnya kualitas komunikasi publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 97,5 Indeks
205 Dinas Komunikasi Dan Informatika Meningkatnya layanan statistik sektoral yang terintegrasi, terstandar, dan mendukung Satu Data Indonesia Indeks Pembangunan Statistik (IPS) 2,60 Indeks
206 Dinas Komunikasi Dan Informatika Meningkatnya kualitas layanan digital pemerintah daerah Persentase layanan publik yang telah terdigitalisasi dan terintegrasi 75 %
207 Dinas Komunikasi Dan Informatika Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah Indeks Keamanan Informasi (KAMI) 400 Indeks
208 Dinas Pertanian Meningkatnya keterampilan petani dalam mengelola pertanian Persentase wilayah yang mendapat penyuluhan 100 %
209 Dinas Pertanian Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan jumlah produksi kakao 2.667 Ton
210 Dinas Pertanian Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan Jumlah produksi tembakau 92 Ton
211 Dinas Pertanian Meningkatnya kualitas prasarana pendukung produksi pertanian Rasio pembangunan prasarana pertanian 1,06 Rasio
212 Dinas Pertanian Meningkatnya ketersediaan daging dan telur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat jumlah ketersediaan daging 5.319 Ton
213 Dinas Pertanian Meningkatnya ketersediaan daging dan telur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat jumlah ketersediaan telur 9.659 Ton
214 Dinas Pertanian Terwujudkan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang berkualitas jumlah pelayanan pengendalian penyakit hewan 6.245 Layanan
215 Dinas Pertanian Terwujudkan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang berkualitas jumlah Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) 19 Unit
216 Dinas Pertanian Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan urusan penunjang pemerintah daerah Nilai SAKIP B Nilai
217 Dinas Pertanian Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan Jumlah produksi padi 145.000 Ton
218 Dinas Pertanian Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan Jumlah produksi jagung 43.500 Ton
219 Dinas Pertanian Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian jumlah luasan lahan yang mendapat pengendalian dan pananggulangan bencana pertanian 25 ha
220 Dinas Pertanian Meningkatnya kualitas prasarana pendukung produksi pertanian Rasio pembangunan prasarana pertanian 1,06 Rasio
221 Dinas Pertanian Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Jumlah produksi padi 145.000 Ton
222 Dinas Pertanian Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Jumlah produksi jagung 43.500 Ton
223 Dinas Pertanian meningkatnya kesejahteraan petani tanaman pangan, peternakan dan perkebunan Jumlah produksi padi 145.000 Ton
224 Dinas Pertanian meningkatnya kesejahteraan petani tanaman pangan, peternakan dan perkebunan Jumlah produksi jagung 43.500 Ton
225 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Peningkatan nilai Sakip nilai sakip BB Nilai Sakip
226 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa Persentase Desa Mandiri 100 %
227 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Persentase Desa yang Masyarakatnya Terberdayakan 77 %
228 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatkannya Akuntabilitas Kenerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu Nilai Sakip BB Nilai
229 Dinas Lingkungan Hidup Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Indeks Kualitas Air 68,99 Indeks
230 Dinas Lingkungan Hidup Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan indeks kualitas udara 71.82 Indeks
231 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Penanganan Limbah B3 Persentase Limbah B3 yang terkelola 100 %
232 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Tata Kelola Persampahan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) 40.0 %
233 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH 100 %
234 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti 1 Dokumen
235 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Presentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 25 Unit
236 Dinas Ketahanan Pangan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan Nilai SAKIP BB Nilai Sakip
237 Dinas Ketahanan Pangan Meningkatnya Tingkat Penganekaragaman Konsumsi Pangan Masyarakat Persentase Tingkat Penganeragaman, ketersediaan pangan dan konsumsi pangan 93,37 %
238 Dinas Ketahanan Pangan Tercapainya Pola Konsumsi kelompok pangan yang memenuhi standar Persentase Pola Konsumsi Pangan yang Memenuhi Standar 57,78 %
239 Dinas Ketahanan Pangan Menurunnya Jumlah Desa Rentan Pangan Jumlah Desa Yang Bebas Dari Kerentanan Pangan 11 Pekon
240 Dinas Ketahanan Pangan Terpenuhinya Bantuan pangan dalam rangka pengendalian Rawan Pangan Persentase penyaluran Bantuan Pangan dalam rangka pengendalian Kerentanan Pangan 100 %
241 Dinas Ketahanan Pangan Terkendalinya Harga Pangan Strategis Persentase Terlaksananya Kegiatan Intervensi Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Harga Pangan Strategis 100 %
242 Dinas Ketahanan Pangan Meningkatnya Keamanan PSAT yang beredar Persentase PSAT yang Memenuhi Standar Keamanan Pangan terhadap residu pestisida 100 %
243 Dinas Ketahanan Pangan Meningkatnya Jumlah Pengujian Keamanan Pangan Secara Akurat dan Tepat Waktu Persentase Pengujian yang diselesaikan Tepat Waktu Sesuai SOP 100 %
244 Dinas Ketahanan Pangan Meningkatnya Penerbitan Rekomendasi / Registrasi Keamanan PSAT yang Memenuhi Syarat Persentase Permohonan Registrasi Yang Diterbitkan Sesuai Standart 90,16 %
245 Dinas Ketahanan Pangan Meningkatnya Deteksi Dini dan Respon Terhadap Potensi Kerentanan Pangan dan Gizi Persentase Laporan Deteksi Dini Kerentanan Pangan Yang Disusun Tepat Waktu 100 %
246 Dinas Ketahanan Pangan Tersedianya Informasi Harga dan Neraca Pangan yang Akurat, Mutakhir dan Mudah Di Akses Persentase Ketersediaan Data dan Neraca Pangan Tepat Waktu 100 %
247 Dinas Ketahanan Pangan Terpenuhinya Cadangan Pangan Pemerintah Rasio Pemenuhan Cadangan Pangan Pemerintah terhadap target 100 %
248 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPTSP Kabupaten Pringsewu Nilai SAKIP DPMPTSP BB Nilai
249 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Nilai SAKIP Perangkat Daerah BB Nilai
250 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis Dan Statis Tingkat Ketersediaan Arsip 58 %
251 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Meningkatnya Layanan Perpustakaan sesuai Standar Perpustakaan Nasional Nilai Tingkat Kegemaran Membaca 67 Nilai
252 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dimiliki 33 %
253 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nilai Sakip BB Nilai
254 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Terlaksananya penempatan masyarakat yang ditempatkan sebagai transmigran Persentase penempatan transmigran 100 %
255 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang memiliki kompetensi 520 Orang
256 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Meningkatnya Produktivitas Bursa Kerja Khusus ( BKK ) Persentase Pencari Kerja yang didaftarkan melalui Bursa Kerja Khusus ( BKK ) 50 %
257 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Penguatan Ketahanan Ekonomi Cakupan Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Strabilitas Politik 80.00 %
258 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Meningkatnya Fasilitas Politik Persentase pendidikan politik bagi partai politik dan masyarakat 87.00 %
259 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Menigkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif 73.00 %
260 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Nilai Nilai Idiologi Pancasila Persentase Masyarakat yang memahami Nilai Nilai Idiologi Pancasila dengan Kategori Baik 78.00 %
261 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Meningkatnya Kerukunan Antar Suku Persentase Penguatan Kelestarian Budaya Lokal Melalui FPK (Forum Pembauran Kebangsaan ) 80.00 %
262 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama Persensatase Konflik Umat Beragama yang Terselesaikan 80.00 %
263 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Meningkatanya Kerukunan Umat Beragama Persentase Konflik Umat Beragama yang Terselesaikan 80.00 %
264 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Pada Badan Kesbangpol Nilai SAKIP BB Nilai
265 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP BB Predikat
266 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya kualitas pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana Persentase Cakupan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 50 %
267 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Kualitas Pemulihan Pasca Bencana Persentase Warga Terdampak Bencana yang Mendapatakan Pelayanan dan Bantuan Pasca Bencana 100 %
268 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Efektifitas Penanganan Bencana pada saat Tanggap Darurat Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana 100 %
269 Kecamatan Pringsewu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pada Kecamatan Pringsewu Nilai Sakip 68 Nilai Sakip
270 KECAMATAN GADING REJO Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Gadingrejo Nilai SAKIP 73 Nilai
271 Kecamatan Ambarawa Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ambarawa Nilai Sakip 70 Nilai Sakip
272 Kecamatan Sukoharjo Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sukoharjo Nilai Evaluasi SAKIP 70 Nilai Sakip
273 Kecamatan Sukoharjo Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan dan Pekon Prosentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik 65 %
274 Kecamatan Sukoharjo Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Prosentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan 92 %
275 Kecamatan Sukoharjo Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitasi 92 %
276 Kecamatan Sukoharjo Meningkatanya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Prosentase Sasaran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 90 %
277 Kecamatan Sukoharjo Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur Pemerintahan di Kecamatan Prosentase Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berdasarkan Hasil Pembinaan dan Pengawasan 90 %
278 Kecamatan Adiluwih Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Nilai Sakip 70 Nilai Sakip
279 Kecamatan Banyumas Meningkatnya kualitas pelayanan publik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 70 Nilai Sakip
280 Kecamatan Pagelaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pagelaran Nilai Sakip 70 %
281 Kecamatan Pardasuka Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Nilai Sakip 75 Indeks
282 Kecamatan Pardasuka Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Pardasuka 77,27 (BB) Indeks
283 Kecamatan Pardasuka Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Pardasuka 77,27 (BB) Indeks
284 Kecamatan Pagelaran Utara Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pagelaran Utara Nilai Sakip 72 Nilai
285 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG Partisipasi angkatan kerja perempuan 66,00 Persen
286 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Meningkatnya Perlindungan dan pemenuhan Hak Anak 1.Presentase Pelayanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus 2. Presentase Terbentuknya Forum Tingkat Kecamatan 100 Persen
287 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Meningkatnya kualitas data dan informasi keluarga sebagai dasar intervensi pembangunan keluarga 1.Persentase keluarga yang terdata dan tervalidasi dalam sistem data keluarga. 2.Angka Kelahiran Total ( Total Fertility Rate/TFR) 3. Presentase Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19 Tahun 2,21 Persen
288 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga Meningkatnya Pelayanan KB Angka Privalensi Kontrasepsi Modern/modern cotraceptive (mcpr) 71,56 Persen
289 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Persentase kelompok kegiatan ketahanan keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKA) yang aktif. 82,58 Persen
290 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas P3AP2KB Nilai sakip 70-80 BB Nilai Sakip